Sabtu, 23 Mei 2009

Pemenuha HAK Ekonomin

Calon Independen dan Pemenuhan Hak Ekonomi

Oleh : Firdaus


Wakordiv Pendidikan HAM PBHI Sumbar


Meskipun demokrasi di Indonesia masih debatable di kalangan pakar politik, namun sebagai sebuah sistem demokrasidi Indonesia telah menjurus pada arah yang lebih baik dengan adanya putusan Mahakamah Konstitusi terhadap uji materil atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ruang demokrasi tersebut terbuka dengan adanya Putusan MK untuk meloloskan calon independen sebagai kepala daerah periode mendatang.

Putusan tersebut sebagaimana tertuang dalam putusan No. 5/PUU-V/2007 “….adalah wajar apabila dibuka partisipasi dengan mekanisme lain di luar partai politik untuk menyelenggarakan demokrasi, yaitu dengan membuka pencalonan secara perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”.

Secara politik hukum, terobosan demokrasi yang diciptak oleh MK melalui keptusan ini membuka peluang yang luas bagi setiap warga negara untuk menjadi kepala daerah secara independen yang sebelumnya hanya domonopoli oleh perwakilan parpol. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam UU No. 23/2004, bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah. Ketentuan tersebut secara yuridis bertentangan dengan UU yang lebih tinggi, UUD 1945. Selain itu aturan sebagaiman tertuang dalam UU 32/2004 juga bertentangan dengan semangat demokrasi dengan prinsip rule of low.

Tanggapan masyarakat atas putusan tersebut juga beragam. Bagi kalangan yang menanggapi positif, putusan tersebut dianggap sebagai putusan berani untuk terobosan baru sistem demokrasi dan sistem politik Indonesia ke depan. Bagi kalangan yang menanggapai negatif, putusan tersebut merupakan putusan yang dianggap akan menyisakan permasalahan di kemudian hari. Tanggapan ini terutama dikaitkan dengan akan berakhirnya masa bakti 13 kepala daerah tingkat I pada 2008 nanti, dan lebih utama lagi 1 kepala daerah akan berakhir masa jabatannya November 2007. Bagi kelompok kedua ini, mereka beralasan bahwa aturan untuk calon independen belum diatur secara khusus.

Silang pendapat juga terjadi terkait dengan mekanisme dan aturan untuk calon independen tersebut. Sebagian ahli berpendapat mekanismenya adalah dengan revisi atas UU No. 32/2004. Ahli lainnya berpendapat aturan tersebut diserahkan kepada presiden dan tergantung keberanian presiden SBY bagaimana mekanisme pencalonan kepala daerah independen tersebut. Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa KPU berkewenangan dalam menentukan aturan untuk calon independen tersebut terutama untuk pilkada langsung 2007. Namun demikian sebuah harapan terbersit dalam pendapat MK bahwa persyaratan calon perseorangan tidak boleh lebih berat dari syarat parpol yang bisa mengajukan calon.


Tarik ulur kepetingan politik

Meskipun demikian ada persoalan lain yang dapat dilihat dalam kacamata politik. Secara kultur politik Indonesia dalam pandangan masyarakat sudah sedemikain semraut dan berwajah buruk. Tarik ulur kepentingan antara legislatif dan eksekutif yang sama-sama diusung oleh partai politik dalam membuat kebijakan sudah menjadi rahasia umum. Tarik ulur kepentingan tersebut sangat jelas dalam praktek politik yang dimainkan oleh legislatif dan eksekutif baik di tingkat daerah maupun nasional beberapa waktu belakangan. Lihat saja proses interpelasi Resolusi 1474, interpelasi Lumpur Lapindio dan lain sebaginya. Kultur politik seperti demikian tidak dapat dielakkan karena kuatnya penetrasi politik yang menghegemoni dalam sistem perpolitikan Indonesia terutama dalam mengambil kebijakan.

Tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam sistem politik ke depan tarik ulur kepentingan antara dua lembaga tinggi negara tersebut akan semakin kuat. Calon independen -dengan persyaratan yang ditentukan kemudian melaui UU baru (jika memang UU No. 32/2004 akan direvisi) atau Perpu- akan semakin lemah dalam menjalankan pemerintahan dengan tanpa dukungan dari legislatif yang notebene berasal dari partai politik. Dalam hal ini kepala daerah akan “kesepian” dalam menjalankan amanat rakyat dengan tanpa dukungan dari legislatif sebagai wakil rakyat dengan sekian banyak kepentingan politik di dalamnya

Bukan tidak mungkin dan sudah menjadi rahasia umum, bahwa legislatif dengan tiga kewenagan –lagislasi, budgeting dan pengawasan- akan bermain di wilayah ini. Artinya kebijakan kepala daerah yang mekanismenya harus melalui persetujuan legislatif akan diganjar dengan permainan politik yang sarat kepentingan di dalamnya. Dengan demikian kagamangan dalam mengeluarkan kebijakan yang populis akan dialamai oleh kepala daerah independen tersebut. Padahal secara substansi lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang berasal dari partai politik yang mendorong lahirnya tuntutan untuk munculnya calon independen disebabkan karena persoalan kabijakan yang tidak mampu mengakomodir kepentingan rakayat, terutama dalam pemenuhan hak ekonomi.

Selain itu budaya politik keluarga yang kuat di Indonesia sebagaimana ditulis oleh antropolog Jepang Saya Sasaki Shiraishi (1997) juga menjadi persoalan lain dalam hal ini. Di mana penetrasi kekelurgaan dalam politik akan mengejawantah dalam setiap kebijakan pemerintah daerah nantinya. Bangunan hubungan kekeluargaan akan menjadi pertimbangan politik lain dalam setiap kebijakan pemerintahan. Hegemoni azas kekeluargaan yang seharusnya memperkuat pemerintahan bahkan akan menjadi penghalang dalam kebijakan yang lebih populis. Jika kebijakan ini saya keluarkan bagaimana dengan si Anu yang teman dari teman adik perempuan istri saya yang juga merupakan keluarga dekat saya?


Perlu Berbenah

Kondisi politik yang tidak kondusif dengan kuatnya kultur kekeluargaan menjadikan aspirasi dan keinginan masyarakat tidak akan terakomodir sepenuhnya. Hal tersebut berimplikasi buruk terhadap trust yang telah dan akan dibangun di tengah masyarakat banyak. Maka akar masalah sebenarnya yang mendorong munculnya gugatan masyarakat terhadap UU No. 32/2004 adalah kepercayaan. Untuk itu perlu bagi calon independen untuk membangun kepercayaan di tengah-tengah masyarakat dengan mengakomodir semua kepentingan rakyat melalui hak-hak mereka yang diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini terutama hak dalam pemenuhan ekonomi.

Dengan terpenuhinya hak-hak ekonomi masyarakat, secara otomatis bangunan kepercayaan masyarakat atas kepemimpinan kepala daerah ke depan akan semakin kuat. Terlepas apakah calon tersebut berasal dari perseorangan atau dari paratai politik. Hal sebagaimana dikatakan oleh Karl Marx bahwa ekonomi merupakan instansi determinan yang paling berpengaruh terhadap masyarakat. Ideologi, kepercayaan, kebudayaan, hukum, bahasa dan agama, masing-masing hanya mengandung arti jika dikaitkan dengan ekonomi. Maka tidak ayal pemenuhan ekonomi masyarakat merupakan hal yang mutlak.

Meskipun tidak ada jaminan bahwa partai politik tidak mampu menyelesaikan persoalan masyarakat di satu sisi, calon independen mempunyai dedikasi tinggi dan akan mampu menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat di sisi lain, setidaknya rakyat telah memberikan pencerdasan dan peringatan kepada partai politik selama ini yang sibuk dengan kepentingan kelompok dan kalangan tertentu. Maka perlu kiranya parpol introspeksi dan mengevaluasi diri malalui pemenuhan hak ekonomi oleh kepala daerah yang diusung oleh parpol tersebut. Jika tidak, maka ke depan partai politik akan hanya tinggal kerangka dan nama sebagai perpanjangan tangan masyarakat.

Sebaliknya calon independen turut akan menjadi semakin “kesepian” dan tidak akan mendapatkan dukungan dari rakyat sebagai basis kekauatan politik jika dalam pemerintahannya setelah terpilih tidak dalam konteks pemenuhan hak ekonomi rakyat. Artinya, untuk menjadi kepala daerah independen dan murni tanpa jalur partai politik ataupun kepala daerah dari partai politik selama mampu memenhui hak-hak ekonomi masyarakat, tidak akan pernah ditinggalkan oleh masyarakat sebagai konstituen politik. Wallahua’lam.

0 komentar:

Poskan Komentar