Sabtu, 27 Maret 2010

Permohonan Praperadilan Dimenangkan PN Padang

PERMOHONAN PRAPERADILAN




“Atas Nama Hukum, Perlawanan Atas Ketidakadilan Dibungkam. Ini Bukan Wujud Negara Hukum Demokratis yang Pernah Kami Tuntut”




TIM PENASEHAT HUKUM
FORUM WARGA KOTA (FWK) PADANG







PENGADILAN NEGERI KLAS IA PADANG
2010

Padang, 25 Februari 2010

Kepada Yang Terhormat,
Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Padang

Di

PADANG


Hal : PERMOHONAN PRAPERADILAN


Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini :

Oktavianus Rizwa, S.H.
Vino Oktavia, S.H.
Khairul Fahmi, S.H.
Samaratul Fuad, S.H.
Sahnan Sahuri Siregar, S.H.
Zulkifli, S.H.
Asnil Abdillah, S.H.
Ardisal, S.H.
Newton Nusantara, S.H.
Sutomo, S.H.
Roni Saputra, S.H.

Advokat dan Pembela Umum (public defenders) yang terhimpun dalam TIM PENASEHAT HUKUM FORUM WARGA KOTA (FWK) PADANG, yang berdomisili hukum di Jalan Pekanbaru No. 21 Asratek Ulak Karang Padang berdasarkan Surat Kuasa yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 25 Februari 2010 (terlampir) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama:

1. DEDI SURYA, laki-laki, 37 tahun, Islam, Sikumbang, Pedagang, beralamat di Jalan Air Camar VI No. 8C, Kelurahan Parak Gadang Timur Kecamatan Padang Timur Kota Padang, selanjutnya disebut PEMOHON I;
2. YANDRIZAL, laki-laki, 30 tahun, Islam, Swasta, beralamat di Ganagan Kelurahan Pisang RT 11 RW II Padang, selanjutnya disebut PEMOHON II;
3. TENGKU ALIM PERDANA, laki-laki, 23 tahun, Islam, Pedagang, beralamat di Gunung Pangilun Kelurahan Parak Kopi Kecamatan Padang Utara; Selanjut disebut PEMOHON III;
4. RAMLI, laki-laki, 57 tahun, Islam, Wiraswasta, beralamat di Jl. Terandam No. 3 Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur, selanjutnya disebut PEMOHON IV;
5. SYOFYAN, laki-laki, 46 tahun, Islam, Wiraswasta, beralamat di Pulau No. 59 Kelurahan Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh Padang, selanjutnya disebut PEMOHON V;
6. RONI PUTRA, laki-laki, 33 tahun, Islam, Wiraswasta, beralamat di Jalan Buah Patai RT 001/RW 001 Kelurahan Batuang Taba, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang, selanjutnya disebut PEMOHON VI.

Dalam hal ini memilih domisili hukum pada alamat kuasanya tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Dengan ini mohon mengajukan Pemeriksaan Praperadilan atas pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi Pemohon serta tidak terpenuhinya syarat formil dan materil penangkapan dan penahanan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 38 dan 39 KUHAP yang telah dikenakan atas diri PEMOHON, yang dilakukan oleh:

NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT, Cq, KEPALA KEPOLISIAN KOTA BESAR PADANG yang beralamat di Jl. Muhamad Yamin SH. No. 1 Padang, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Bahwa adapun dasar permohonan Pemeriksaan Praperadilan adalah sebagaimana yang diatur dalam BAB X bagian Kesatu, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP;

Adapun alasan-alasan diajukannya Praperadilan adalah sebagai berikut:

Bahwa dengan alasan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, berdasarkan Laporan Polisi No. Pol. : LP/305/K/II/2010-Tabes, tanggal 10 Februari 2010, Kepala Kepolisian Kota Besar (Kapoltabes) Padang telah melakukan tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan dan penyitaan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan uraian sebagai berikut :

A. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa PEMOHON I adalah Pedagang Kaki Lima di Komplek Mall Matahari Padang yang tergabung dalam Forum Warga Kota (FWK) Padang. Hal mana Pemohon I telah dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan atau 406 KUHPidana dan kepada Pemohon dilakukan upaya paksa berupa penangkapan dari tanggal 16 Februari 2010 s/d 17 Februari 2010 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol.: SP.KAP/30/II/2010/Reskrim tanggal 16 Februari 2010 dan diserahkan kepada Pemohon pada tanggal 17 Februari 2010, dan penahanan dari tanggal 17 Februari 2010 s/d 8 Maret 2010 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol.: SP.Han/19/II/2010/Reskrim tanggal 17 Februari 2010, dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2010, sekira pukul 23.00 WIB, di dekat Matahari, Pasar Raya Padang, Pemohon I tiba-tiba didatangi dan ditangkap oleh dua orang anggota Poltabes Padang tanpa memperlihatkan surat tugas dan tidak memperlihatkan/memberikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara yang disangkakan dan tempat ia diperiksa, perbuatan mana telah melanggar Pasal 18 ayat (1) dan (3) KUHAP;
- Bahwa Pemohon dibawa ke Mapoltabes Padang tanpa tujuan dan status yang jelas dan sesampai di Mapoltabes Pemohon I dibawa ke ruang riksa Reskrim untuk dilakukan pemeriksaan dan dalam proses pemeriksaan tersebut diberitahukan status Pemohon I sebagai Tersangka dalam kasus pengrusakan rumah dinas Walikota Padang pada demonstrasi FWK tanggal 10 Februari 2010;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan, kepada Pemohon diperlihatkan dan ditanyakan terkait rekaman video demonstrasi di depan Rumah Dinas/Kantor Walikota Padang tanggal 10 Februari 2010;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 Februari 2010 sekira pukul 13.00 WIB, Pemohon diminta menandatangani Surat Penangkapan dan Surat Penahanan secara bersamaan, padahal Pemohon telah ditangkap sehari sebelumnya, tanggal 16 Februari 2010;
- Bahwa baik terhadap penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon I tidak didasarkan kepada bukti-bukti permulaan yang cukup, hal mana telah melanggar Pasal 17 jo Pasal 21 ayat (1) KUHAP;

2. Bahwa PEMOHON II adalah pedagang cabe di Gedung Inpres II lantai 1, dimana Pemohon telah dituduhkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHPidana dan atau Pasal 406 KUHPidana dan kepada Pemohon telah dilakukan upaya paksa berupa penangkapan dari tanggal 17 Februari 2010 s/d 18 Februari 2010 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol.: SP.KAP/33/II/2010/Reskrim tanggal 17 Februari 2010 dan penahanan dari tanggal 18 Februari 2010 s/d tanggal 9 Maret 2010 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol.: SP.Han/20/II/2010/Reskrim tanggal 18 Februari 2010, dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 Februari 2010, Pemohon ditangkap oleh 2 orang anggota Poltabes Padang sekira pukul 13.30 WIB di sekitar Pasar Raya tanpa memperlihatkan indentitas, surat tugas dan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara yang disangkakan dan tempat ia diperiksa, hal mana telah melanggar Pasal 18 ayat (1) dan (3) KUHAP;
- Bahwa setelah sampai di Mapoltabes Padang, Pemohon langsung diperiksa selama lebih kurang 6,5 Jam dari pukul 14.00-19.30 WIB, dengan tuduhan melakukan pengrusakan dengan cara melempar Rumah Dinas Walikota Padang dengan menggunakan batu dan air cabe dan terhadap tuduhan tersebut, Pemohon membantahnya, karena Pemohon tidak pernah melakukan pelemparan Rumah Dinas Walikota Padang dengan menggunakan batu dan air cabe, namun bantahan tersebut tidak digubris dan tetap ditulis dalam BAP;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan, kepada Pemohon diperlihatkan dan ditanyakan terkait rekaman video demonstrasi di depan Rumah Dinas/Kantor Walikota Padang tanggal 10 Februari 2010;
- Bahwa setelah proses pemeriksaan selesai, Pemohon disuruh menandatangani Surat Perintah Penangkapan;
Bahwa baik terhadap penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon II tidak didasarkan kepada bukti-bukti permulaan yang cukup, hal mana telah melanggar Pasal 17 jo Pasal 21 ayat (1) KUHAP;

3. Bahwa PEMOHON III adalah karyawan pedagang buah-buahan di Pasar Raya Padang yang tergabung dalam FWK Padang, dimana Pemohon dituduhkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHPidana dan atau Pasal 406 KUHPidana dan Pemohon telah ditangkap dari tanggal 17 Februari 2010 s/d 18 Februari 2010 Surat Perintah Penangkapan No. Pol.: SP.KAP/32/II/2010/Reskrim tanggal 17 Februari 2010 dan penahanan dari tanggal 18 Februari 2010 s/d 9 Maret 2010 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol.: SP.Han/21/II/2010/Reskrim tanggal 18 Februari 2010 dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2010 sekitar pukul, 14.00 WIB, Pemohon didatangi dan seorang aparat Poltabes Padang yang tidak menggunakan pakaian dinas dan menyamar sebagai pembeli ke tempat dimana Pemohon berdagang, bahwa tidak lama setelah itu datang 5 orang anggota Poltabes Padang lainnya yang juga tidak berpakaian dinas;
- Bahwa tanpa memperlihatkan indentitas, surat tugas dan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara yang disangkakan dan tempat ia diperiksa, keenam orang anggota Poltabes Padang tersebut menangkap Pemohon dan membawa ke Mapoltabes Padang, hal mana telah melanggar Pasal 18 ayat (1) dan (3) KUHAP;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan, kepada Pemohon diperlihatkan dan ditanyakan terkait rekaman video demonstrasi di depan Rumah Dinas/Kantor Walikota Padang tanggal 10 Februari 2010 dan sebuah foto dimana Pemohon sedang memegang batu yang tidak pernah Pemohon lemparkan ke arah Rumah Dinas/Kantor Walikota Padang, bahkan Pemohon pada saat demonstrasi menampar seorang pengamen (yang bukan peserta aksi) yang melemparkan batu ke arah Rumah Dinas/Kantor Walikota Padang;
- Bahwa Pemohon disuruh dan dipaksa menandatangani BAP dan Surat Perintah Penangkapan, bahkan Pemohon diancam dengan kata-kata “Tanda tangan ang dak! Kalau ndak, Ang ndak diagiah makan! (kamu mau tanda tangan atau tidak! Kalau tidak kamu tidak dikasih makan)
- Bahwa baik terhadap penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon III tidak didasarkan kepada bukti-bukti permulaan yang cukup, hal mana telah melanggar Pasal 17 jo Pasal 21 ayat (1) KUHAP;


4. Bahwa PEMOHON IV adalah Pengurus dengan jabatan Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan pada FWK Padang, hal mana kepada Pemohon dituduhkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 KUHP Sub Pasal 170 KUHPidana Jo Pasal 56 KUHPidana Jo Pasal 6 Sub Pasal 16 Sub Pasal 17 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan terhadap Pemohon juga telah dilakukan upaya paksa berupa penangkapan dari tanggal 18 Februari 2010 s/d 19 Februari 2010 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol.: SP.KAP/38/II/2010/Reskrim tanggal 18 Februari 2010 dan penahanan dimana Pemohon tidak pernah diberikan Surat Perintah Penahanan sampai saat permohonan praperadilan ini didaftarkan masih ditahan di Mapoltabes dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 18 Februari 2010 Pemohon mendapat informasi bahwa Pemohon dicari salah seorang anggota Kepolisian Poltabes Padang yang biasa dipanggil Muncak sehubungan dengan penahanan Dedi Surya. Pemohon menemui Muncak di Mapoltabes Padang dan Muncak menyampaikan bahwa ia ingin bercerita dengan Pemohon, namun karena sudah magrib, Muncak mempersilahkan Pemohon pulang untuk shalat Magrib dan setelah sholat magrib sekitar jam 19.30 WIB. disuruh datang lagi ke Mapoltabes Padang;
- Bahwa setiba di Mapoltabes, kira-kira jam 20.00 WIB, Pemohon diperiksa dengan status sebagai tersangka pengrusakan dengan melempari kaca taman pos Pamong Praja Rumah Dinas/Kantor Walikota Padang hingga pecah, dan sekalipun Pemohon membantahnya, penyidik tetap memasukkan dan tidak mengubah isi BAP Pemohon;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan, kepada Pemohon diperlihatkan dan ditanyakan terkait rekaman video demonstrasi di depan Rumah Dinas/Kantor Walikota Padang tanggal 10 Februari 2010;
- Bahwa setelah proses pemeriksaan selesai dilaksanakan, Pemohon disuruh menandatangani Surat Perintah Penangkapan, hal mana telah melanggar Pasal 18 ayat (1) dan (3), Termohon tidak memberikan surat perintah penangkapan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan, hal mana telah melanggar Pasal 18 ayat (1) dan (3) KUHAP.
- Bahwa setelah pemeriksaan, Pemohon diantarkan ke ruang sel dan sampai tanggal 23 Februari 2010, Pemohon ditahan tanpa ada surat perintah penahanan, serta Termohon tidak memberikan tembusan surat perintah penahanan kepada keluarganya, hal mana telah melanggar Pasal 21 ayat (1) dan (2) KUHAP.
- Bahwa baik terhadap penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon IV tidak didasarkan pada bukti-bukti permulaan yang cukup, hal mana telah melanggar Pasal 17 jo 21 ayat (1) KUHAP;

5. Bahwa PEMOHON V adalah Pengurus Bidang Pertahanan dan Keamanan pada FWK Padang, dimana Pemohon dituduhkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP Sub Pasal 170 KUHPidana Jo Pasal 56 KUHPidana Jo Pasal 6 Sub Pasal 16 Sub Pasal Pasal 17 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan terhadap Pemohon V telah dilakukan upaya paksa berupa penangkapan dari tanggal 18 Februari 2010 s/d 19 Februari 2010 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol.: SP.KAP/46/II/2010/Reskrim tanggal 18 Februari 2010 dan penahanan dari tanggal 19 Februari 2010 s/d 10 Maret 2010 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol.: SP.Han/24/II/2010/Reskrim tanggal 19 Februari 2010, dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 18 Februari 2010 sekira pukul 20.00 WIB, Pemohon ditangkap oleh anggota Poltabes Padang di rumah Pemohon dan dibawa ke Mapoltabes, hal mana aparat Poltabes Padang tersebut tidak memperlihatkan indentitas, surat tugas dan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas Tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara yang disangkakan dan tempat ia diperiksa, hal mana telah melanggar Pasal 18 ayat (1) dan (3) KUHAP;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan sedang berlangsung, Pemohon disuruh menandatangani sebuah surat yang tidak Pemohon ketahui surat tentang apa, karena Pemohon tidak bisa tulis baca. Setelah istri Pemohon datang Pemohon baru mengetahui bahwa surat tersebut adalah Surat Perintah Penangkapan;
- Bahwa Pemohon tidak tahu sama sekali dengan pelemparan yang terjadi karena pada waktu kejadian, sekitar pukul 12.00 WIB, Pemohon bersama 9 orang anggota lainnya pergi makan siang ke Jl. Teduh dan sekembalinya ke tempat demonstrasi, sekira pukul 14.00 WIB Pemohon menyaksikan tempurung berserakan dan para pedagang basah kuyup;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan, kepada Pemohon diperlihatkan dan ditanyakan terkait rekaman video demonstrasi di depan Rumah Dinas/Kantor Walikota Padang tanggal 10 Februari 2010;
- Bahwa setelah pemeriksaan selesai dilakukan, Pemohon meminta istri Pemohon membacakan BAP dan oleh karena isi BAP tidak sesuai dengan apa yang Pemohon terangkan, Pemohon keberatan menandatangani BAP dan meminta agar BAP diubah sesuai dengan yang Pemohon terangkan, namun keberatan Pemohon ditolak penyidik sehingga BAP tidak dirubah sesuai dengan keberatan Pemohon;
- Bahwa setelah pemeriksaan selesai dilakukan, kira-kira pukul 20.30 WIB penyidik menyuruh Pemohon menandatangani Surat Perintah Penangkapan.
- Bahwa baik terhadap penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon V tidak didasarkan pada bukti-bukti permulaan yang cukup, hal mana telah melanggar Pasal 17 jo 21 ayat (1) KUHAP;

6. Bahwa PEMOHON VI adalah Pengurus FWK Padang dengan Jabatan Ketua Bidang Investigasi, dimana Pemohon dituduhkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHPidana Jo Pasal 160 KUHPidana Jo Pasal 56 KUHPidana Jo Pasal 6 Sub Pasal 16 Sub Pasal 17 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan terhadap Pemohon VI telah dilakukan upaya paksa berupa penangkapan dari tanggal 22 Februari 2010 s/d 23 Februari 2010 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol.: SP.KAP/46/II/2010/Reskrim tanggal 22 Februari 2010 dan penahanan dari tanggal 23 Februari 2010 s/d 14 Maret 2010 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol.: SP.Han/31/II/2010/Reskrim tanggal 23 Februari 2010, dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2010 sekira pukul 15.30 WIB. Pemohon ditangkap dan dibawa oleh 6 orang aparat Poltabes Padang dengan Surat Perintah Penangkapan yang pada saat itu tidak jelas tanggal berlakunya, namun sesampai di Mapoltabes, setelah selesai pemeriksaan Pemohon disuruh menandatangani Surat Perintah Penangkapan;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan Pemohon membantah telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan pada Pemohon;
- Bahwa di Mapoltabes Padang, Pemohon diperiksa berdasarkan rekaman video demonstrasi FWK tanggal 10 Februari 2010 dan tidak satupun dari proses yang terekam dalam rekaman video yang dipertontonkan kepada Pemohon yang menunjukkan bahwa Pemohon dapat dijerat berdasarkan Pasal yang disangkakan;
- Bahwa setelah proses pemeriksaan selesai, kita-kita pikul 21.30 WIB., Pemohon disuruh menandatangani Surat Perintah Penangkapan dan BAP;
- Bahwa baik terhadap penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon VI tidak didasarkan pada bukti-bukti permulaan yang cukup, hal mana telah melanggar Pasal 17 jo 21 ayat (1) KUHAP;

7. Bahwa selain tindakan penangkapan dan penahanan terhadap para pemohon sebagaimana yang dimaksudkan di atas, Termohon juga melakukan penyitaan terhadap Kenderaan Roda Dua Merek Honda Vario dengan Nomor Polisi BA 6240 WC yang dikendarai oleh Hakimul di depan pasar inpres I Pasar Raya Padang secara paksa dan sewenang-wenang pada tanggal 11 Februari 2010;

Bahwa tanggal 22 Februari 2010 sekitar pukul 01.00 WIB (dini hari), Termohon juga melakukan penyitaan secara sewenang-wenang terhadap mobil L-300 Pick-Up Nomor Polisi BA 8437 JE milik Muslim pada tanggal 22 Februari 2010 hanya dengan surat perintah penyitaan No.Pol.: SP. Sita/43/II/2010/Reskrim berdasarkan laporan polisi No.Pol: LP/305/K/II/2010-Tabes tanpa dilengkapi dengan surat-surat lainnya, hal mana telah melanggar ketentuan Pasal 38 jo 39 ayat (1) KUHAP;



B. SYARAT FORMIL DAN MATERIL PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TIDAK TERPENUHI

1. Cacat Formil Penangkapan dan Penahanan
a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam proses penangkapan yang dilakukan Poltabes Padang terhadap Pemohon I s/d Pemohon VI, terbukti bahwa proses penangkapan tersebut cacat formil karena telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.”

Bahwa proses penangkapan terhadap Pemohon I, II, III dan V, terbukti telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP yang menyatakan “Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.”;

b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam proses penahanan yang dilakukan pihak Poltabes Padang terhadap Pemohon IV, terbukti bahwa proses penahanan tersebut cacat formil karena melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) KUHAP yang menyatakan “Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.” Disamping itu, juga melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (3) yang menyatakan “Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.”



2. Cacat Materil Penangkapan dan Penahanan

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan Poltabes Padang cacat materil. Hal ini akan Pemohon jelaskan sebagai berikut ini.

a. Penangkapan Terhadap Pemohon

- Bahwa ketentuan Pasal 17 KUHAP menyatakan “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.” Lebih lanjut penjelasan Pasal 17 KUHAP menyatakan “yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk adanya tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana”. Pasal 1 butir 14 menyatakan “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam proses pemeriksaan terhadap Pemohon I-VI, tidak satupun keterangan Pemohon yang menerangkan Pemohon telah melakukan tindak pidana sebagaimana disangkakan penyidik Poltabes Padang;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan Pemohon I-VI, terbukti bahwa pihak Poltabes Padang tidak memiliki satu pun alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, karena hanya mendasarkan pemeriksaan pada rekaman video demonstrasi tanggal 10 Februari 2010 yang tidak dapat dijadikan bukti atau setidak-tidaknya tidak memiliki nilai pembuktian sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP;
- Bahwa rekaman video sama sekali juga tidak dapat dijadikan petunjuk atas telah terjadinya sebuah tindak pidana yang disangkakan pada Pemohon, karena berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk hanya dapat diperoleh dari : (a) keterangan saksi; (b) surat dan (c) keterangan terdakwa.

b. Penahanan Terhadap Pemohon

- Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam proses pemeriksaan Pemohon, Poltabes Padang tidak memiliki cukup bukti untuk melakukan penahanan terhadap Pemohon, karena hanya mendasarkan Perintah Penahanan pada rekaman video demonstrasi tanggal 10 Februari 2010 di Rumah Dinas/Kantor Walikota Padang yang tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah;

c. Penyitaan Dilakukan Secara Melawan Hukum

- Bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP menyebutkan “Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat”
- Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP menyebutkan “yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
e. benda lain yang mempunyai hubungan lansung dengan tindak pidana yang dilakukan.”

- Bahwa proses penyitaan terhadap Kedua kendaraan di atas oleh aparat Poltabes Padang tidak dilengkapi dengan Surat-surat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 38 jo 39 ayat (1) KUHAP, maka jelaslah tindakan tersebut dapat dikatakan perbuatan yang melawan hukum dan HAM;

C. PERMINTAAN GANTI KERUGIAN DAN ATAU REHABILITASI

1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dihubungkan dengan hak-hak Pemohon, menurut KUHAP, Pasal 81, 95 ayat (1), 97 ayat ( 3 ) KUHAP serta jaminan prosedur yudisial guna pemenuhan kerugian-kerugian serta pemulihan atau rehabilitasi atas tercemarnya nama baik Pemohon dan keluarga di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 9 ayat (5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil Politik yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan”;
2. Bahwa akibat perbuatan sewenang-wenang dalam melakukan penangkapan/penahanan terhadap Pemohon telah menimbulkan kerugian baik kerugian materil maupun kerugian im-materil, maka oleh sebab itu Pemohon dalam hal ini merinci jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sewenang-wenang oleh Termohon sebagai berikut :


Kerugian Materiil :
Kehilangan Penghasilan :
1. PEMOHON I adalah pekerja keras – yang bekerja secara terus menerus yang setiap harinya berpenghasilan Rp 50.000,-/hari, oleh karena ditahan secara sewenang-wenang dari tanggal 17 Februari sampai sekarang berjumlah 8 (delapan) hari x dengan penghasilan Rp 50.000,-/harinya, maka Pemohon mengalami kerugian karena kehilangan penghasilan sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

2. PEMOHON II adalah pekerja keras – yang bekerja secara terus menerus setiap harinya berpenghasilan Rp 100.000,-/hari, oleh karena ditahan secara sewenang-wenang dari tanggal 16 Februari sampai sekarang berjumlah 9 (sembilan) hari x dengan penghasilan Rp 100.000,-/harinya, maka Pemohon mengalami kerugian karena kehilangan penghasilan sebanyak Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

3. PEMOHON III adalah pekerja keras – yang bekerja secara terus menerus setiap harinya berpenghasilan Rp 100.000,-/hari, oleh karena ditahan secara sewenang-wenang dari tanggal 17 Februari sampai sekarang berjumlah 8 (delapan) hari x dengan penghasilan Rp 100.000,-/harinya, maka Pemohon mengalami kerugian karena kehilangan penghasilan sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

4. PEMOHON IV adalah pekerja keras – yang bekerja secara terus menerus yang setiap harinya berpenghasilan Rp 100.000,-/hari, oleh karena ditahan secara sewenang-wenang dari tanggal 18 Februari 2010 sampai sekarang berjumlah 7 (tujuh) hari x dengan penghasilan Rp 100.000,-/harinya, maka Pemohon mengalami kerugian karena kehilangan penghasilan sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

5. PEMOHON V adalah pekerja keras – yang bekerja secara terus menerus yang setiap harinya berpenghasilan Rp 200.000,-/hari, oleh karena ditahan secara sewenang-wenang dari tanggal 18 Februari 2010 sampai sekarang berjumlah 7 (tujuh) hari x dengan penghasilan Rp 200.000,-/harinya, maka Pemohon mengalami kerugian karena kehilangan penghasilan sebanyak Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

6. PEMOHON VI adalah pekerja keras – yang bekerja secara terus menerus yang setiap harinya berpenghasilan Rp 200.000,-/hari, oleh karena ditahan secara sewenang-wenang dari tanggal 22 Februari 2010 sampai sekarang berjumlah 2 (dua) hari x dengan penghasilan Rp 200.000,-/harinya, maka Pemohon mengalami kerugian karena kehilangan penghasilan sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);


Kerugian Im-materil

Bahwa akibat penangkapan dan penahanan yang tidak sah oleh Termohon, menyebabkan tercemarnya nama baik Pemohon, hilangnya kebebasan, menimbulkan dampak psikologis terhadap Pemohon dan Keluarga Pemohon, dan telah menimbulkan kerugian im-materil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga di batasi dengan jumlah Rp 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya segera diadakan sidang Praperadilan terhadap Termohon sesuai dengan hak-hak Pemohon, sesuai dengan Pasal 79 jo 78, jo 77 KUHAP, kami meminta:

a. Pada waktu pemeriksaan Praperadilan ini, mohon Para Pemohon Materil dipanggil dan dihadapkan dalam persidangan Praperadilan dan didengar keterangan-keterangannya;
b. Kepada Penyidik diperintahkan untuk membawa berkas-berkas Berita Acara Pemeriksaan dan rekaman video demonstrasi tanggal 10 Februari 2010 ke dalam sidang dan menyerahkannya kepada Hakim Pra peradilan.

Selanjutnya melalui pengadilan ini, mohon diberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penangkapan terhadap diri Para Pemohon oleh Termohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah;
3. Menyatakan Penahanan terhadap diri Para Pemohon oleh Termohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah;
4. Menyatakan penyitaan atas Mobil Pic-Up Nomor Polisi BA 8437 JE milik Muslim, serta Kendaraan Roda Dua (Motor) Nomor Polisi BA 6240 WC milik Muhammad Yani adalah tidak sah;
5. Menghukum Termohon untuk mengeluarkan Para Pemohon dari tahanan;
6. Menghukum Termohon untuk mengembalikan barang sitaan berupa Mobil Pic-Up Nomor Polisi BA 8437 JE kepada Muslim, serta Kenderaan Roda Dua (Motor) Nomor Polisi BA 6240 WC kepada Muhammad Yani;
7. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian, berupa :

Kerugian Materil:
Membayar kerugian materiil karena Para Pemohon kehilangan penghasilan sebanyak Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Kerugian Im-materil:
membayar ganti kerugian immateril yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga di batasi dengan diperkirakan Rp 12.000.000.000 (Duabelas Milayar Rupiah).

Sehingga jumlah kerugian Para Pemohon secara keseluruhan adalah Rp. 12.004.600.000,- (duabelas milayar enam juta empat ratus ribu rupiah) :

8. Memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi nama baik Para Pemohon dalam sekurang-kurangnya pada 10 media televisi elektronik, 10 media cetak nasional, 4 harian cetak lokal, 6 tabloid mingguan, 6 majalah nasional dan 10 media radio ;
9. Membebankan semua biaya perkara Pra Peradilan ini kepada Termohon.

Apabila Pengadilan Negeri Klas IA Padang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON






Samaratul Fuad, S.H. Khairul Fahmi, S.H.


Sahnan Sahuri Siregar, S.H. Vino Oktavia, S.H.


Oktavianus Rizwa, S.H. Roni Saputra, S.H.


Zulkifli, S.H. Asnil Abdillah, S.H.


Ardisal, S.H. Newton Nusantara, S.H.


Sutomo, S.H.




0 komentar:

Poskan Komentar